Focus Group Discussion (FGD) Review Zonasi TNAP
 

 

DSC_0025DSC_0034

DSC_0040DSC_0038

Dalam rangka mensosialisasikan rencana review zonasi Taman Nasional Alas Purwo dan menjaring masukan dari Para Pihak, Balai Taman Nasional Alas Purwo menyelenggarakan kegiatan FGD yang bertempat di Hotel Mahkota Plengkung pada tanggal 12 April 2013. Kegiatan ini dihadiri oleh Bappeda Kab Banyuwangi, Distanhutbun Kab Banyuwangi, Fakultas Kehutanan UGM, Kecamatan Tegaldlimo, Kecamatan Muncar, Kecamatan Purwoharjo, Desa Kalipait, Desa Sumberasri, Desa Grajagan, Desa Wringinputih, Desa Kedungringin, Desa Kedunggebang, Desa Kedungwungu, Desa Kendalrejo, Desa Purwoasri, desa Purwoagung, Dusun Pondokasem, Pura Luhur Giri Salaka, Budayawan Kab Banyuwangi, Kader Konservasi TNAP dan Kelompok Nelayan.

Kegiatan ini menghasilkan poin-poin yang disetujui oleh Para Pihak.  Adapun poin-poin tersebut yaitu :

  • Perubahan Zonasi Taman Nasional Alas Purwo harus mampu mengakomodir berbagai potensi dan kondisi yang ada di TNAP saat ini, antara lain : potensi kawasan karst tua di sekitar kawasan TNAP yang harus dilindungi karena berfungsi sebagai pengatur tata air, keberadaan mangrove di sekitar Grajagan dan Sembulungan yang mampu menjaga stabilitas musim (titi mongso), lokasi-lokasi adat, budaya, dan religi yang cukup banyak tersebar di dalam kawasan TNAP, pengembangan kawasan yang memiliki potensi wisata alam (Bedul) dan pendidikan, dan pembangunan landasan pacu pesawat udara milik TNAP.
  •  Wilayah TNAP yang berbatasan dengan aktivitas masyarakat terutama pada lahan-lahan milik eks-Perhutani (KPH Banyuwangi Selatan) diharapkan dapat diarahkan pada tipe zonasi yang memungkinkan kolaborasi pengelolaan antara masyarakat dengan TNAP dalam hal aktivitas pemanfaatan hasil hutan non kayu dan penjagaan keutuhan kawasan hutan.
  •  Zonasi TNAP juga diharapkan mampu mengakomodasi berbagai aktivitas masyarakat yang masuk kedalam kawasan TNAP untuk mengambil hasil hutan non kayu (Kedawung, Kemiri, Madu, Gadung, Melinjo, Cabai Jawa, Kluwak).
  •  Penyusunan draft perubahan zonasi TNAP selanjutnya juga menjadi kesempatan untuk memperjelas batas posisi kewenangan pengelolaan terutama di wilayah laut (dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi).
  •  Perubahan zonasi diharapkan tidak merubah kebiasaan nelayan dalam melakukan aktivitas pengambilan hasil laut yang diperkenankan secara tradisional dengan tetap mematuhi ketentuan hukum dan kesepakatan yang berlaku.
  •  Perlu adanya pengaturan mengenai pemanfaatan dan kegiatan yang jelas di tiap zonasi.

Kembali