RAPAT KOORDINASI TEKNIS PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA KEHUTANAN DI PROPINSI JAWA TIMUR DAN BALI
 

Surabaya, 16 Oktober 2012. Rapat koordinasi dilaksanakan di Hotel Santika Surabaya, dipimpin oleh Kasubdit Penyidikan dan Pengamanan Hutan, Bapak Suharyono. Dalam penjelasananya beliau menerangkan latar belakang pelaksanaan kegiatan adalah adanya 2 (dua) kontrak politik Menteri Kehutanan dengan Presiden RI, yaitu Sukses Penanaman dan Sukses Penegakan Hukum Tipihut. Terdapat 8 permasalahan yang menjadi fokus pembahasan, yaitu :

  1. Penanganan Kasus Perambahan
  2. Penanganan kasus kebakaran hutan (belum pernah bisa menemukan tersangka)
  3. Kurangnya jumlah SDM Penyidik (PPNS) yang aktif dan handal
  4. Penitipan BB (dalam jumlah yg besar)
  5. Perawatan BB yg hidup
  6. Koordinasi antar instansi yang kurang sejalan
  7. Perbedaan pandangan (keterangan ahli) dalam persidangan sering melemahkan dakwaan
  8. Kurang atau tidak adanya dukungan dari pimpinan.

Belakangan ini marak peredaran atau transaksi TSL melalui jalur online, oleh karena itu diharapkan PPNS dan Polhut juga menguasai teknologi informasi (internet) sehingga bisa melacak dan mengungkap kasus tindak pidana secara online tersebut.

Berikut merupakan rumusan hasil  rapat koordinasi :

  1. Salah satu kontrak politik antara Menteri Kehutanan dengan Presiden RI adalah upaya penegakan hukum Tindak Pidana Kehutanan, oleh karena itu peran Polhut dan PPNS menjadi prioritas untuk dikedepankan.
  2. Rapat Koordinasi Penanganan Kasus Tipihut ini diharapkan dapat lebih meningkatkan kerjasama antar unit kerja kehutanan di Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Bali, sehingga apabila timbul permasalahan dalam proses penyidikan dapat diselesaikan secara sinergis.
  3. Setelah dilakukan Rapat Koordinasi saat ini, diwilayah Provinsi Bali akan dilakukan pertemuan lanjutan yang akan difasilitasi oleh Dinas Kehutanan Provinsi Bali pada minggu Ke Dua Bulan Nopember 2012. Untuk Permasalahan di Wilayah Provinsi Jawa Timur (Kab. Lumajang dan Kab. Trenggalek) akan difasilitasi oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur pada minggu ke dua bulan Nopember 2012.
  4. Upaya peningkatan kapasitas SDM menjadi sebuah keniscayaan bagi para PPNS Kehutanan, baik dalam hal kemampuan koordinasi, keterampilan IT, pemahaman peraturan perundangan bidang kehutanan maupun non kehutanan.
  5. Apabila dalam proses penyidikan menemukan jalan buntu, jangan diendapkan sendiri, angkat kepada pimpinan, laporkan atau gelar perkara.
  6. Trend permasalahan ke depan adalah konflik Tenurial, karena itu pemahaman tentang peraturan perundangan terkait (Pertanahan dll)
  7. Saat ini marak perdagangan TSL melalui  internet (online), sehingga para penyidik diharapkan meningkatkan kemampuan penggunaan IT.

(Gendut hariyanto)


Kembali